BeritaTerkini.Info - Bandar Lampung: Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual), di ruang command center, Lantai Il Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin, 8 Januari 2024.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka yang cukup baik yaitu sebesar 4,94%.
Begitu pula dengan angka inflasi nasional pada Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy). Menurut Mendagri, angka tersebut menunjukkan inflasi Indonesia cukup terkendali. Selain itu, angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat inflasi terendah ke-52 dari 186 negara di dunia, atau terendah ke-4 dari 11 negara di ASEAN.
"Angka yang relatif terkendali, karena memang target plus minus satu persen, artinya maksimal empat persen, dibawahnya, dua persen," kata Mendagri.
Mendagri mengingatkan kepala daerah yang inflasi daerahnya masih tergolong tinggi, agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Forkopimda dan para ahli untuk menyelidiki penyebab tingginya inflasi dan mencari solusinya.
Mendagri juga meminta Pemda terus menggerakan dan menggencarkan Gerakan Pangan Murah dan berbagai program Bansos karena memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
"Itu juga salah satu yang membuat terjaganya daya beli masyarakat dan membuat inflasi terkendali." ungkap Tito.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada tahun 2023 antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Komoditas ini mempunyai porsi inflasi tahunan tertinggi dan muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan lebih dari 5 kali dalam 12 bulan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, Gerakan Pangan Murah periode Januari - Desember 2023 telah terealisasi di 1.626 titik di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.
Kepala Bapanas mengimbau Kepala Daerah memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk melaksanakan GPM setiap minggunya, khususnya bagi kepala daerah yang inflasi pangannya tinggi dan belum pernah menerapkan GPM.
Arief Prasetyo Adi juga menginformasikan bahwa Bapanas telah menerbitkan surat tugas pelaksanaan SPHP Beras 2024 yang berlaku hingga 30 Desember 2024. Target penyaluran beras SPHP 2024 sebanyak 1,2 juta ton dengan harga jual di tingkat konsumen mengacu pada HET pada tahun 2024. Perbadanan 7/2023.
Selain itu, penugasan penyaluran CBP Skema Komersial sebanyak 200 ribu ton juga diperpanjang hingga Maret 2024. Pemerintah Daerah dan Perum Bulog di wilayahnya masing-masing diharapkan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan penyaluran CBP baik melalui SPHP maupun secara komersial untuk menstabilkan harga beras yang masih tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapanas mengapresiasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah mengoptimalkan realisasi serapan anggaran dekonsentrasi sebesar 131,85 M (92,79%) yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto usai Rakor Inflasi mengatakan, inflasi Lampung periode 2023 cukup terkendali. Dengan terus memantau pasar dan memberikan bantuan beras untuk mengendalikan laju inflasi daerah.
"Inflasi mtm kita 0,21 jadi cukup bagus, dan yoy 3,47 lebih bagus dibandingkan tahun kemarin berkat dukungan semua pihak, masukan dari Pemda dan Pemkot dan unsur vertikal sehingga bisa menekan. Kita lakukan monitoring pasar terus menerus jika terjadi kelangkaan komditas maka mesti ambil langkah penyebabnya dengan operasi pasar seperti kemarin operasi beras medium ternyata memang berdampak terhadap pengendalian inflasi," ujar Fahrizal Darminto.