BeritaTerkini.Info - Calon presiden Ganjar Pranowo jarang angkat bicara saat ditanya kelanjutan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Ganjar hanya mengatakan UU IKN sudah disahkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat.
“Seluruh undang undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapa pun yang memimpin,” kata Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
Saat ditanya apakah akan melanjutkannya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengulangi pernyataan di atas. “Setiap undang-undang yang telah disahkan harus dilaksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, calon presiden nomor satu Anies Baswedan mengkritik perkembangan IKN. Dalam dialog terbuka yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anies mengatakan perkembangan IKN saat ini justru berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya," ujar Anies dalam dialog yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu, 22 November 2023.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan maka semestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya antara tujuan dengan pelaksanaannya tidak sinkron.
"Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru," ucap dia.
Anies dan Muhaimin juga tak memasukkan soal IKN ini dalam visi misi yang telah disetorkan ke KPU.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebutkan jika pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu terpilih, maka proyek IKN yang digagas Presiden Jokowi tidak akan menjadi prioritas.
“Karena tidak mencantumkan, mengandung arti tidak menganggap IKN penting, tapi dari sisi politik tak mau menyatakan menolak karena satu dan lain hal,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Jumat, 27 Oktober 2023.