BeritaTerkini.Info - Menteri HAM Natallus Pigal sempat menyampaikan harapannya agar anggaran kementeriannya mencapai Rp20 triliun. Pigai punya alasan tersendiri mengapa pihaknya membutuhkan anggaran yang besar.
Pigai awalnya menjelaskan bahwa dirinya sudah berpengalaman berkecimpung di bidang HAM. Ia pun mengaku tidak ada persiapan khusus menjelang rapat kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.
"Persiapan saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang HAM, jadi sebenarnya tidak ada yang baru buat saya, semua biasa saja. Dari pemahaman saya pribadi, pemahaman saya soal HAM sudah sangat sempurna, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu," kata Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Pigai menyadari bahwa Kementerian HAM merupakan lembaga baru. Pigai mengatakan, dirinya sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM seusai dilantik.
"Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan. Begitu masuk kemarin, saya langsung melanjutkan rapat. Ini kantor baru dan saya punya pengalaman," katanya.
Pigai mengatakan, dirinya sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengatakan, sudah ada draf program tahun depan yang akan dijalankan oleh pihaknya.
"Saya susun program tahun depan, contoh penghormatan. Saya lihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan seterusnya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.
Pigai juga mengatakan, pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Ia ingin kebutuhan HAM warga negara terpenuhi.
“Anggaran yang ada Rp 64 miliar kan, anggaran yang diberikan, mereka pikir Kemenkumham hanya mengawasi kerja-kerja pemerintah, tidak, Kemenkumham itu kan pembangunan HAM. Sesuai amanat konstitusi, salah satunya pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” kata Natalius.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan gagasan pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberikan kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
“Saya mau dirikan Unham, Universitas HAM dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, ada pusat laboratorium HAM di sana, ada pusat kajian HAM di sana, saya butuh anggaran berapa, itu satu-satunya di dunia lho,” katanya.
Piga juga menjamin Kemenkumham terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ia mengatakan, pihaknya ingin memastikan program-program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makanan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat bisa terlaksana sesuai dengan nilai-nilai HAM.
"Bagaimana Kemenkum HAM ikut memberikan spirit nilai-nilai HAM dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kami yang akan ikut itu. Kemudian pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah, nanti kami akan berikan support dari sisi HAM, terus kenapa? Kalau program ini tidak kami kawal, belum tentu jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan rumah, karena kami bagian dari pemerintah, kami akan bantu dorong," jelasnya.
"Kami lakukan audit HAM, kabupaten kota, provinsi, dan lembaga pusat serta kementerian. Kami minta semua untuk membuat, misalnya ketika masuk suatu program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana pelaksanaannya sudah masuk atau belum, kami harus audit," lanjutnya.